X
theAsianparent Indonesia Logo
theAsianparent Indonesia Logo
kemendikbud logo
Panduan ProdukMasuk
  • Kehamilan
    • Kalkulator perkiraan kelahiran
    • Tips Kehamilan
    • Trimester Pertama
    • Trimester Kedua
    • Trimester Ketiga
    • Melahirkan
    • Menyusui
    • Kehilangan bayi
    • Project Sidekicks
  • Artikel Premium
  • Breastfeeding Week 2023
  • Cari nama bayi
  • Perawatan Ibu dan Bayi
  • Kulit Bayi
  • Rangkaian Edukasi
    • Pengasuhan Anak
    • Edukasi Prasekolah
    • Edukasi Sekolah Dasar
    • Edukasi Remaja
  • TAPpedia
  • TAP Rekomendasi
  • Anak
    • Bayi Baru Lahir
    • Bayi
    • Balita
    • Prasekolah
    • Anak
    • Praremaja & Remaja
  • Parenting
    • Keluarga
    • Pernikahan
    • Seks
    • Berita Terkini
  • Kesehatan
    • COVID-19
    • Info Sehat
    • Penyakit
    • Vaksinasi
    • Kebugaran
  • Gaya Hidup
    • Korea Update
    • Hiburan
    • Travel
    • Fashion
    • Kebudayaan
    • Kecantikan
    • Keuangan
    • Marvelous Asian Mums Special 2021
  • Nutrisi
    • Resep
    • Makanan & Minuman
    • Sarapan Bergizi
  • Videos
    • Kata Pakar Parenting
    • Plesiran Ramah Anak
    • Pilihan Parents
    • Kisah Keluarga
    • Kesehatan
    • Kehamilan
    • Event
    • Tumbuh Kembang
  • Belanja
  • Ayah manTAP!
    • Kesehatan Ayah
    • Kehidupan Ayah
    • Aktivitas Ayah
    • Hobi
  • VIP
  • Awards
    • TAP x Tokopedia Awards 2023

5 Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja bagi Buruh Perempuan

Bacaan 5 menit
5 Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja bagi Buruh Perempuan

Sejumlah poin dalam UU Cipta Kerja dinilai merugikan buruh perempuan. Apa sajakah itu?

RUU Cipta Kerja telah disahkan DPR RI menjadi UU pada Senin (5/10) malam. Pengesahan ini memicu gelombang protes dari berbagai kalangan, termasuk buruh perempuan. Berangkat dari hal ini, kami telah merangkum fakta UU Cipta Kerja untuk buruh perempuan.

Fakta UU Cipta Kerja untuk buruh perempuan ini bisa dijadikan sebagai acuan menilai apakah UU tersebut bersifat adil atau tidak. Nah, berikut ini adalah poin-poin yang perlu diperhatikan buruh perempuan. Mari disimak.

5 Fakta UU Cipta Kerja untuk Buruh Perempuan

Fakta UU Cipta Kerja untuk Buruh Perempuan

UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah disahkan oleh anggota DPR RI belum lama ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pasal dalam UU tersebut dinilai merugikan kalangan buruh termasuk buruh perempuan.

Bagi Bunda yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan, ada beberapa poin yang perlu dicermati untuk memahami mengapa UU Cipta Kerja kini memicu polemik. Apa saja poin-poinnya?

1. Cuti Hamil, Melahirkan, dan Keguguran Dihapuskan

5 Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja bagi Buruh Perempuan

Salah satu poin dalam UU Cipta Kerja yang memicu polemik adalah ketiadaan cuti hamil, melahirkan, dan keguguran bagi buruh perempuan. Muncul kabar yang mengatakan bahwa cuti ini dihapuskan lantaran tidak disertakan dalam draf final UU Cipta Kerja.

Adapun cuti hamil, melahirkan, dan keguguran telah diatur dalam pasal 82 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang berbunyi:

  • Pekerja/buruh perempuan berhak mendapat istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
  • Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memeroleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Akan tetapi, pasal ini tidak tercantum dalam UU Cipta Kerja sehingga menimbulkan tanda tanya. Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa cuti hamil, melahirkan, dan keguguran untuk buruh perempuan tetap mengacu pada UU Ketenagakerjaan meskipun tidak terdapat dalam UU Cipta Kerja.

"Tidak semua pasal atau norma diatur ulang dalam RUU Cipta Kerja. Misalnya, tidak diaturnya cuti bagi perempuan yang haid dan melahirkan. Itu memang tidak diatur dalam RUU Cipta Kerja dan tidak ada kata dihapus. Kalau tidak diatur ulang dan tidak dihapus, berarti norma yang ada di Undang-undang No 13 itu masih eksis," katanya bulan Maret silam seperti dikutip dari Detik.com.

Artikel Terkait: Pekerja Anak di Indonesia Masih Banyak di Bawah Umur, Ini Videonya!

2. Cuti Haid Dihapuskan

Fakta UU Cipta Kerja untuk Buruh Perempuan

Selain cuti hamil, melahirkan, dan keguguran, cuti haid juga tidak dicantumkan dalam draf final UU Cipta Kerja. Ini menimbulkan tanda tanya apakah cuti haid bagi buruh perempuan masih berlaku dalam UU Cipta Kerja yang kini telah disahkan.

Cuti haid sebelumnya telah diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang berbunyi:

  • Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

3. Nominal Pesangon PHK Menurun

Di tengah situasi pandemi seperti sekarang, pemutusan hubungan kerja (PHK) rentan dilakukan oleh perusahaan terhadap buruh atau karyawan. Perusahaan terikat kontrak di mana wajib memberikan pesangon sejumlah 32 kali upah apabila melakukan PHK terhadap buruh atau karyawan.

Akan tetapi, dalam UU Cipta Kerja yang baru, karyawan atau buruh yang terkena PHK hanya mendapat pesangon sebesar 25 kali upah. Rincian pembayaran pesangon terdiri dari, pesangon setara 19 kali upah menjadi beban perusahaan dan 6 kali upah sisanya diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Hal ini diatur dalam pasal 156 ayat 1 UU Cipta Kerja di mana pada Ayat (2) disebutkan bahwa uang pesangon yang berlaku untuk masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih ialah 9 (sembilan) bulan upah. Sedangkan pada Ayat (3), disebutkan uang penghargaan untuk masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih ialah 10 (sepuluh) bulan upah.

4. Pesangon PHK yang Diajukan Buruh Dihapus

Selain nominal pesangon PHK yang menurun dan cenderung ambigu, pesangon PHK yang diajukan oleh buruh juga dihapus. Sebelumnya hal ini diatur dalam Pasal 169 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, di mana buruh boleh mengajukan pesangon apabila merasa dirugikan oleh perusahaan.

Jika hal ini terbukti di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka buruh atau karyawan berhak mendapat pesangon. Sayangnya, pasal ini dihapus seluruhnya sehingga buruh atau karyawan tidak dapat lagi mengajukan pesangon PHK apabila merasa dirugikan oleh perusahaan.

Artikel Terkait: Demi pekerjaan, para wanita di negara ini dipaksa jalani operasi angkat rahim

5. Ketentuan PHK Berubah

Sebelumnya, dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2013, perusahaan boleh melakukan PHK hanya apabila bangkrut, tutup karena merugi, perubahan status perusahaan, pekerja atau buruh melanggar perjanjian kerja. Lalu, pekerja atau buruh melakukan kesalahan berat, pekerja atau buruh memasuki usia pensiun, pekerja atau buruh mengundurkan diri, pekerja atau buruh meninggal dunia, dan pekerja atau buruh mangkir.

Dalam UU Cipta kerja, ketentuan ini berubah sehingga perusahaan lebih leluasa melakukan PHK apabila dalam kondisi:

Cerita mitra kami
Waspada Penyakit Hepatitis Misterius, 3 Anak di DKI Jakarta Meninggal Dunia
Waspada Penyakit Hepatitis Misterius, 3 Anak di DKI Jakarta Meninggal Dunia
Tips Cerdas Hadapi New Normal, Ikuti Cara Berikut
Tips Cerdas Hadapi New Normal, Ikuti Cara Berikut
Bunda bisa jadi pahlawan melawan COVID-19, begini caranya
Bunda bisa jadi pahlawan melawan COVID-19, begini caranya
Momen Spesial S-26 Loyalty Program Mengajak Keluarga Terpilih Ke Singapura
Momen Spesial S-26 Loyalty Program Mengajak Keluarga Terpilih Ke Singapura
  • Perusahaan melakukan efisiensi
  • Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan
  • Lalu, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
  • Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh
  • Pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan

Nah, Bunda, itu adalah 5 poin atau fakta UU Cipta Kerja atau Omnibus Law untuk buruh perempuan, serta yang paling disoroti. Masih ada lebih banyak poin yang dinilai merugikan buruh sehingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Kalau menurut Bunda sendiri, bagaimana UU Cipta Kerja ini?

Baca Juga:

id.theasianparent.com/undang-undang-aborsi

Parenting bikin pusing? Yuk tanya langsung dan dapatkan jawabannya dari sesama Parents dan juga expert di app theAsianparent! Tersedia di iOS dan Android.

img
Penulis

Ruhaeni Intan

  • Halaman Depan
  • /
  • Berita Terkini
  • /
  • 5 Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja bagi Buruh Perempuan
Bagikan:
  • Ini 7 Poin Omnibus Law yang Jadi Kontroversi dan Memicu Kericuhan

    Ini 7 Poin Omnibus Law yang Jadi Kontroversi dan Memicu Kericuhan

  • Kocak! Demonstran Ini Dijemput Ibunya Saat Aksi, Videonya Jadi Viral

    Kocak! Demonstran Ini Dijemput Ibunya Saat Aksi, Videonya Jadi Viral

  • Mengintip Kisah Ken Zhu 'Meteor Garden' Terkini: "Saya Terburuk di F4"

    Mengintip Kisah Ken Zhu 'Meteor Garden' Terkini: "Saya Terburuk di F4"

  • Bangkitkan Gairah, Ini 12 Film Dewasa Thailand yang Sensual untuk Ditonton Bersama Pasangan

    Bangkitkan Gairah, Ini 12 Film Dewasa Thailand yang Sensual untuk Ditonton Bersama Pasangan

  • Ini 7 Poin Omnibus Law yang Jadi Kontroversi dan Memicu Kericuhan

    Ini 7 Poin Omnibus Law yang Jadi Kontroversi dan Memicu Kericuhan

  • Kocak! Demonstran Ini Dijemput Ibunya Saat Aksi, Videonya Jadi Viral

    Kocak! Demonstran Ini Dijemput Ibunya Saat Aksi, Videonya Jadi Viral

  • Mengintip Kisah Ken Zhu 'Meteor Garden' Terkini: "Saya Terburuk di F4"

    Mengintip Kisah Ken Zhu 'Meteor Garden' Terkini: "Saya Terburuk di F4"

  • Bangkitkan Gairah, Ini 12 Film Dewasa Thailand yang Sensual untuk Ditonton Bersama Pasangan

    Bangkitkan Gairah, Ini 12 Film Dewasa Thailand yang Sensual untuk Ditonton Bersama Pasangan

Daftarkan email Anda sekarang untuk tahu apa kata para ahli di artikel kami!
  • Kehamilan
    • Tips Kehamilan
    • Trimester Pertama
    • Trimester Kedua
    • Trimester Ketiga
    • Melahirkan
    • Menyusui
  • Tumbuh Kembang
    • Bayi Baru Lahir
    • Bayi
    • Balita
    • Prasekolah
    • Praremaja
    • Usia Sekolah
  • Parenting
    • Pernikahan
    • Berita Terkini
    • Seks
    • Keluarga
  • Kesehatan
    • Penyakit
    • Info Sehat
    • Vaksinasi
    • Kebugaran
  • Gaya Hidup
    • Keuangan
    • Travel
    • Fashion
    • Hiburan
    • Kecantikan
    • Kebudayaan
  • Lainnya
    • TAP Komuniti
    • Beriklan Dengan Kami
    • Hubungi Kami
    • Jadilah Kontributor Kami
    • Tag Kesehatan


  • Singapore flag Singapore
  • Thailand flag Thailand
  • Indonesia flag Indonesia
  • Philippines flag Philippines
  • Malaysia flag Malaysia
  • Sri-Lanka flag Sri Lanka
  • India flag India
  • Vietnam flag Vietnam
  • Australia flag Australia
  • Japan flag Japan
  • Nigeria flag Nigeria
  • Kenya flag Kenya
© Copyright theAsianparent 2023. All rights reserved
Tentang Kami|Tim Kami|Kebijakan Privasi|Syarat dan Ketentuan |Peta situs
  • Fitur
  • Artikel
  • Beranda
  • Jajak

Kami menggunakan cookie agar Anda mendapatkan pengalaman terbaik. Pelajari LagiOke, Mengerti

Kami menggunakan cookie agar Anda mendapatkan pengalaman terbaik. Pelajari LagiOke, Mengerti

theAsianparent heart icon
Kami ingin mengirimkan Anda informasi terbaru seputar gaya hidup.