Lantaran terlibat konflik sengketa lahan dengan perusahaan, puluhan ibu-ibu buka baju hadang alat berat memasuki area pertanian mereka.
Sekitar 45 orang perempuan memilih melakukan protes bahkan hingga melepas pakaian sebagai bentuk perlawanan terhadap aksi perusahaan yang menggusur pondok dan kebun petani. Peristiwa tersebut terjadi di Jambi.
PT Wira Karya Sakti (WKS) diwartakan menggusur pondok dan kebun petani seluas 200 hektar di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi. Penggusuran tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat dan dikawal tim keamanan perusahaan.
Melansir Kompas.com, Frans Dodi, Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jambi mengatakan, “PT WKS melakukan penggusuran pondok dan kebun milik petani. Sempat mendapat perlawanan dari 45 emak-emak,” terangnya melalui pesan singkat, Minggu (27/9/2020).
Perusahaan Langgar Kesepakatan, Ibu-ibu Buka Baju Hadang Alat Berat
aksi protes para petani desa. Foto: Kompas.com
Sebelumnya, konflik antara petani dan PT WKS sempat memanas pada 13 September lalu. Akibat mencuatnya konflik tersebut, kedua belah pihak sempat dipertemukan untuk berunding dan membuat kesepakatan.
Namun tak lama berselang, tepatnya pada 26 September 2020, PT WKS dituding melanggar kesepakatan. Pihak perusahaan kembali menjalankan alat berat untuk menggusur lahan petani.
Puluhan ibu-ibu kemudian protes dan melakukan perlawanan. Akan tetapi, aksi tersebut tidak digubris oleh perusahaan. Bahkan, salah satuibu, Nyai Jusma terkapar dan pingsan di lokasi.
Sehari setelahnya, puluhan ibu kembali menggeruduk alat berat perusahaan di lokasi yang dijaga aparat. Dalam aksi itu, menurut Dodi, ibu-ibu melepas baju dan hanya mengenakan pakaian dalam.
Mereka berharap alat berat berhenti meratakan kebun petani. Namun lagi-lagi, perusahaan tetap tutup mata atas aksi tersebut.
“Aksi emak-emak itu sia-sia. Perusahaan tidak peduli dan tetap bekerja,” ujar Dodi.
Artikel terkait: “Almarhumah ibu saya berhasil menyelamatkan cucunya saat banjir,” kata anak korban
Konflik Berkepanjangan, Perempuan dan Anak jadi Korban
Sengketa lahan antara petani di sejumlah wilayah Provinsi Jambi dengan PT WKS yang merupakan salah satu anak perusahaan Sinarmas tersebut sudah berlangsung belasan tahun, sejak tahun 2006. Jambi sendiri merupakan salah satu daerah penyumbang konflik agraria terbesar di Indonesia.
Bahkan pada 2007 silam, konflik petani dan perusahaan ini sampai menimbulkan korban jiwa, petani atas nama Sukamto meregang nyawa ketika melakukan aksi serupa.
“Pak Sukamto waktu itu mau menghadang alat berat PT WKS. Seketika meninggal dunia, karena serangan penyakit jantung,” kata Dodi.
Bahkan tahun 2019 lalu, Komnas Perempuan menemukan sejumlah perempuan dan anak menjadi korban atas konflik perusahaan dengan para petani di Jambi.
Konflik antara PT WKS dengan petani tadinya sempat mereda, hingga awal 2020 konflik ini kembali mencuat. Perusahaan sempat dituding telah menabur racun kimia tanaman ke lahan pertanian dengan menggunakan drone.
Kemudian pada 13 September 2020 belum lama ini, pihak perusahaan kembali melakukan penggusuran saat para petani sedang bercocok tanam. Saat itu, datang alat berat milik PT WKS yang akan menggusur lahan petani.
Artikel terkait: Ingat Omran, Anak Korban Perang Suriah? Seperti ini Hidupnya Sekarang
Berunding, Tak Kunjung Menemukan Titik Temu
Atas penggusuran tersebut, sekitar seminggu kemudian, dilakukan perundingan antara petani dan PT WKS di Sekretariat KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) Jambi. Pertemuan itu digelar untuk mencari jalan keluar atas tindakan penggusuran yang dilakukan perusahaan tersebut.
Pertemuan menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya terhitung 20 September 2020, penggusuran lahan petani harus dihentikan dan PT WKS tidak melakukan upaya intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani.
Namun, menurut Dodi, pada 26 September 2020, PT WKS melanggar kesepakatan dengan menjalankan alat berat menggusur lahan petani.
Menurut Dodi, perusahaan bahkan menggusur lahan milik petani yang telah mengantongi sertifikat tanah rakyat pemberian dari Presiden Joko Widodo.
Dodi pun berharap, penyelesaian konflik secepatnya dilakukan dengan menentukan batas-batas lahan yang melibatkan petani dan bukan elite.
Ketua Serikat Tani Tebo (STT) Martamis mengatakan, petani kini khawatir PT WKS menguasai lahan dan menanam akasia di lahan mereka.
“Kami berharap perusahaan mengembalikan lahan kami yang sudah mereka rampas,” ujar Martamis.
Sementara itu, Kepala Departemen Social Security PT WKS Faisal Fuad membantah bahwa pihaknya telah melakukan penggusuran. Menurut Faisal, lahan yang diduduki petani adalah areal kerja PT WKS, tepatnya di distrik VIII yang pada 2018 lalu telah selesai dipanen.
****
Semoga konflik antara petani dan perusahaan segera mendapat titik temu dan semua pihak yang bersengketa mendapatkan keadilan ya, Parents.
Baca juga:
5 Fakta Kebobrokan Internal Pertamina Ini Baru Dibongkar Ahok