Kejadian memilukan terjadi lagi dalam dunia pendidikan Indonesia, yang mana seorang siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Mujtama di Bogor yang berinisialGNS dihukum push up hingga 100 kali. Penyebabnya karena GNS menunggak pembayaran uang sekolah yaitu uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).
Menurut cerita yang disampaikan oleh GNS, pada minggu lalu dirinya tiba-tiba dipanggil ke ruangan kepala sekolah ketika jam belajar sedang berlangsung. Saat menghadap ke kepala sekolah, ternyata GNS diminta untuk push up sebanyak 100 kali karena orangtuanya yang tidak punya biaya untuk melunasi uang sekolah.
“Yang menyuruh kepala sekolah. Katanya belum dapat kartu ujian, karena belum bayaran,” ucap GNS sembari berkaca-kaca.
Setelah diberikan hukuman untuk push up 100 kali, GNS ternyata mengalami trauma untuk kembali sekolah. Ia mengatakan takut untuk ke sekolah karena takut kembali diberi hukuman.
Tak hanya itu, setelah menjalani hukuman tersebut, GNS mengaku jika mengalami sakit pada bagian perut. Pasalnya, bukan hanya satu kali GNS menerima hukuman tersebut, melainkan sudah dua kali.
“Sakit perutnya. Pernah lagi waktu itu dihukum push up, tapi cuma disuruh 10 kali, dari kelas aku ada dua orang lagi yang disuruh push up,” ucap GNS yang dikutip dari laman kompas.com.
Artikel terkait : Balita di Aceh Utara alami gizi buruk, orangtuanya berusaha mencari pertolongan
Penjelasan sekolah terkait siswa yang menunggak pembayaran uang sekolah
Di sisi lain, pihak sekolah yang diwakilkan oleh Kepala Sekolah mengaku pemberian hukuman push up kepada muridnya yaitu sebagai bentuk shock therapy. Tapi, menurut Budi selaku Kepala Sekolah, hukuman push up yang diberikan bukan 100 kali, melainkan 10 kali.
“Oh tidak, jadi hanya shock therapy. Memang kami lakukan tapi tidak sampai sebanyak itu, hanya 10 kali,” jelas Budi.
Budi menambahkan, awalnya pihak sekolah memanggil GNS untuk diskusi tentang uang sekolah yang belum dilunasi oleh orangtuanya selama lebih dari sepuluh bulan. Setelah mengajak berdiskusi, GNS pun akhirnya diberi hukuman.
Tujuan sekolah menghukum GNS dengan push up agar orangtua dapat datang ke sekolah. Pasalnya, sekolah sudah beberapa kali memanggil tapi tidak juga datang.
“Kami sempat panggil orangtuanya tapi tidak datang berkali-kali. Jadi kami sampaikan ke GNS kalau bisa orangtuanya datang ke sekolah, kami katakan seperti itu,” ujar Budi.
Pemerintah daerah turun tangan untuk membantu mengatasi masalah ini
Padi Supriatna, Wakil Walikota Depok menyampaikan perhatiannya atas kasus siswi dihukum karena menunggak bayaran uang sekolah. Sumber: Instagram
Kasus yang menimpa GNS akhirnya menjadi sorotan publik, tak terkecuali oleh Pemerintah Kota Depok. GNS yang bersekolah di Bogor ternyata tinggal di Depok bersama kedua orangtuanya.
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan pihaknya akan menelusuri penyebab GNS tidak mampu melunasi uang sekolah atau SPP selama berbulan-bulan.
“Kami akan telusuri tunggakan SPP ini. Apakah karena benar-benar belum sejahtera atau memang ada alasan lain,” ungkap Pradi.
Sementara itu, Pradi menyatakan kemungkinannya GNS akan pindah sekolah. Dari tempat tinggal GNS di Kampung Sidamukti, Sukamaju, Cilodong, Depok ke SDIT Bina Mujtama yang berada di jalan KH Mudham, Pondok Manggis, Bojong Baru, Bogor, berjarak 12 kilometer dan membutuhkan waktu 29 menit.
“Kami tidak akan tinggal diam, saya coba langsung cari sekolahnya, apa benar ini warga Sukamaju, Depok. Kalau informasi sekolah jauh dari rumahnya mungkin nanti bisa diupayakan pindah ke sekolah Depok saja,” ucap Pradi.
Tanggapan KPAI terkait kasus GNS yang menunggak uang sekolah
Pihak KPAI menyampaikan pendapatnya atas kasus ini. Sumber: Instagram
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti angkat bicara mengenai kasus ini. Apabila orangtua memang tidak datang saat dipanggil oleh sekolah, maka sebaiknya pihak sekolah langsung mendatangi rumah murid tersebut.
“Kalau orangtuanya tidak datang, lakukan home visit atau datang ke rumah anak. Nanti di sana bisa berkoordinasi dengan RT dan bisa dibicarakan, kalau orangtua ternyata tidak mampu bisa dibantu atau kalau ternyata mampu tapi tidak mau bayar kan lain lagi,” jelas Retno kepada kompas.com.
Retno melanjutkan, pihak sekolah juga harus membantu mencari solusi murid yang terlambat membayar uang sekolah, termasuk uang SPP. Selain itu, pihak sekolah juga bisa berkomunikasi dengan para orangtua lainnya melalui komite sekolah dengan memberikan dana subsidi silang.
“Sekolah bisa mencarikan orangtua asuh (beasiswa). Sekolah juga bisa membantu melalui program subsidi silang untuk siswa yang orangtuanya kurang mampu secara ekonomi,” kata Retno.
***
Semoga hal yang serupa tidak terulang kepada siapapun.