Jelang Putaran Kedua, Simak Program Ahok-Djarot & Anies-Sandi Soal Perempuan dan Anak ini

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua sebentar lagi akan dilaksankan. Sebelum menentukan pilihan, ada baiknya Parents meninjau apa saja program Ahok Djarot dan Anies Sandi pada pemilihan gubernur kali ini.

Karena segala sesuatu terkait kebijakan pemerintah akan ditentukan oleh program, maka wajib hukumnya untuk melihat tawaran apa yang diberikan oleh masing-masing kandidat terutama dalam bidang perempuan dan anak.

Berikut daftar program yang ditawarkan oleh pasangan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)-Djarot dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno:

Program Ahok Djarot & Anies-Sandi soal perempuan dan anak

1. Kesehatan Perempuan dan Anak

Program Ahok Djarot

Dalam hal kesehatan, pasangan nomer urut dua ini menamakan programnya dengan “Pemenuhan atas Hak Kesehatan Reproduksi, Seksualitas dan Mental”.

Setidaknya, ada 10 prioritas yang menjadi hak perempuan di Jakarta menurut program Ahok Djarot, di antaranya adalah:

1. Memastikan jaminan layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas termasuk dalam fasilitas KJS. Termasuk, layanan aborsi yang aman untuk korban kekerasan seksual yang tidak ingin mempertahankan kehamilan sesuai dengan PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, turunan dari UU Kesehatan No. 39 tahun 2009 pasal 75 tentang layanan aborsi.
2. Pelaksanaan program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) yang telah dimandatkan kepada Puskesmas, dihubungkan dengan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Pembekalan tim Ketuk pintu dengan perspektif gender dan pengetahuan tentang KDRT akan membantu deteksi dini saat kunjungan.
3. Memastikan petugas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas memiliki perspektif gender dan memahami tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sedini mungkin bisa mendeteksi pasien perempuan karena kekerasan dalam rumah tangga.
4. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumber Waras dengan pengobatan khusus penyakit kanker (termasuk kanker serviks, kanker payudara), jantung, otak dengan tambahan sebanyak 2.000 tempat tidur, meningkatkan akreditasi rumah sakit bertaraf internasional (akreditasi JCI) sejumlah minimal tiga RSUD, pembentukan pelayanan spesialis di setiap RSUD dengan mengoptimalkan kinerja tenaga kesehatan yang sudah ada, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian RS Swasta.

5. Mengurangi angka kematian ibu sampai minimal 70 per 100.000 angka kelahiran sesuai dengan target Sustainable Development Goal/ tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pada tahun 2015, AKI Jakarta mencapai 85 orang per tahun.

6. Mengurangi angka kematian Bayi sampai 12 per 1000 kelahiran dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs)
7. Ketersediaan ambulan gratis bagi warga dengan penambahan armada 100 ambulans dengan target waktu tunggu 15 menit, dengan memastikan fasilitas yang ramah perempuan, disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya.
8. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja kesehatan dengan membuka sistem rekrutmen terbuka sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan, serta menjalankan sistem sertifikasi yang setaraf dengan kota-kota maju di dunia. Kuota minimal 30% untuk tenaga kesehatan perempuan dan memastikan semua tenaga kesehatan mendapatkan training kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta perspektif gender.
9. Menghapuskan segala praktek-praktek yang membahayakan kesehatan perempuan dan anak perempuan seperti sunat perempuan, perkawinan anak, dan perdagangan perempuan.
10. Mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas dalam bentuk program di luar kurikulum sekolah dan di sekolah mulai SD sebagai upaya memperkuat perspektif anak-anak untuk menghormati tubuhnya sendiri dan kawannya.

 Program Anies-Sandi

1. Memberikan subsidi bagi rumah sakit dan klinik swasta dari APBD agar dapat menjadi tujuan berobat yang terjangkau. Karena sejak Kartu Jakarta Pintar (KJP) diluncurkan, Puskesmas kebanjiran pasien dan akhirnya banyak yang tak dapat tertangani.
2. Mengembangkan program dokter keluarga yang telah diinisiasi oleh petahana. Dokter keluarga fokus pada upaya preventif dan promotif seputar penyakit keluarga dan diutamakan pada lansia dan daerah padat penduduk.
3. Program Pos Perempuan Mandiri untuk merevitalisasi Posyandu dan Posbidu. Termasuk mengintegrasikan Posyandu dengan PAUD dan melatih kader Posyandu.

4. Memastikan dalam satu periode kerja, ada 80% ibu yang menyusui anaknya dengan ASI eksklusif. Mewajibkan mal dan perkantoran agar menyediakan ruang laktasi yang layak agar jumlah ibu bekerja yang menyusui semakin banyak. Membatasi konsumsi pralaktal atau susu formula agar ibu lebih tergerak menyusui anaknya dengan ASI eksklusif.

5. Melakukan rawat gabung bagi ibu yang baru melahirkan.
6. Melakukan pendampingan dan konseling jika ibu positif mengalami HIV.
7. Siaga persalinan darurat dengan menyediakan motor darurat di setiap Puskesmas yang menjangkau sampai ke pelosok gang demi membantu ibu yang harus segera dilarikan ke rumah sakit jelang persalinan.

Halaman selanjutnya, program kedua kandidat di bidang pendidikan perempuan dan anak..

2. Pendidikan Perempuan dan Anak

Program Ahok Djarot

1. Menegaskan kembali wajib belajar 12 tahun dan menekan angka putus sekolah dibawah 0.5% untuk SMA, 0.1% untuk SMP dan SD. Kebijakan pelarangan Perkawinan Anak (dibawah 18 tahun) diterbitkan untuk memastikan anak-anak perempuan juga mengenyam pendidikan berkualitas selama 12 tahun.
2. Anggaran Pendidikan: Sesuai dengan mandat UU Pendidikan Nasional, alokasi anggaran pendidikan mencapai 20% dari total APBN/APBD.
3. Mewajibkan penggunaan KJP secara non-tunai agar tepat sasaran, terkontrol, dan mudah dievaluasi secara berkala dengan pendataan terpilah gender yang semakin lengkap.

4. Memberikan bantuan pendidikan perguruan tinggi bagi siswa-siswi tidak mampu untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri, khususnya memberikan beasiswa penuh pada mahasiswa perempuan miskin untuk mengambil jurusan kedokteran dan kebidanan.

5. Melanjutkan rehabilitasi bangunan sekolah-sekolah milik Pemda sebanyak 785 sekolah, sehingga 100% sekolah negeri ditunjang fasilitas pendidikan yang layak sesuai standar nasional dan berbasis IT. Memastikan implementasi konsep sekolah inklusif dan infrastruktur sekolah yang resisten terhadap gempa.
6. Pemberian tunjangan (TKD) guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik yang berbasis kinerja untuk memberi insentif bagi tenaga pendidik yang berkualitas. Rotasi guru dan kepala sekolah untuk peningkatan dan pemerataan kualitas sekolah dengan menempatkan tenaga pendidik berkinerja terbaik di medan tersulit. Memastikan minimal 30% kuota guru dan tenaga ahli perempuan tetap terjaga dalam sistem rekruitment dan rotasi, terutama dalam posisi strategi pengambil kebijakan.
7. Mendukung dan memfasilitasi secara finansial program-program pendidikan informal yang bertujuan untuk peningkatan kualitas kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan perempuan.

Program Anies-Sandi

1. Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMJ) yang akan diberikan kepada calon mahasiswa. Memberikan uang tunai Rp 500.000,00 kepada siswa SMA/SMK pada 3 bulan sebelum kelulusan untuk persiapan kuliah. Memberikan bantuan biaya SPP yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup 1.5 juta perbulan bagi pemegang KJMJ.
2. KJP Plus kepada anak usia 6-21 tahun yang menempuh pendidikan di negeri maupun swasta, SMA/SMK, pondok pesantren, maupun lembaga kursus keterampilan. Bahkan anak putus sekolah pun akan tetap dapat menerima manfaat KJP agar dapat tetap melanjutkan pendidikan non formal.
3. Optimalisasi SMK unggulan, terutama di wilayah Kepulauan Seribu.

4. Pemberdayaan PAUD dan Taman Bacaan al Qur’an dan memberi tunjangan penghasilan setara UMP bagi yang memenuhi syarat, untuk guru PAUD kelompok belajar, Tempat Penitipan Anak, Status PAUD Sejenis (SPS), serta Taman Pendidikan Al Quran (TPA).

5. Revitalisasi museum untuk pendidikan dan mempermudah perizinan untuk acara pendidikan, menonton film, dan acara hiburan lainnya.
6. Festival olahraga sepanjang tahun agar mendidik generasi muda lebih sehat.
7. Pendidikan PKK untuk menjaga lingkungan dan mendaur ulang barang.
8. Untuk mendukung ibu paska melahirkan, maka pemerintah provinsi akan memberlakukan hak cuti bagi ayah pegawai pemprov (paternity leave). Lamanya adalah satu minggu sebelum melahirkan dan tiga minggu setelah melahirkan. Cuti berlaku untuk kelahiran anak pertama, kedua, dan ketiga.

Selanjutnya di bidang penguatan ekonomi dan kebijakan mengatasi kekerasan terhadap perempuan..

3. Penguatan ekonomi

Program Ahok Djarot

1. Memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di lokasi dan dengan harga yang terjangkau bagi warga dengan mendorong peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) memotong rantai distribusi yang panjang, salah satunya melalui pelaksanaan Operasi Pasar oleh BUMD di lokasi padat penduduk secara rutin.
2. Membuat program penguatan ekonomi bagi perempuan miskin di DKI Jakarta, termasuk pembuatan regulasi yang dapat mempermudah akses perempuan untuk mengajukan pinjaman modal untuk pengembangan usaha.

3. Pinjaman modal dengan syarat yang mudah dan terukur, termasuk memfasilitasi pendidikan enterpreneurship bagi perempuan pengusaha kecil-menengah, anak-anak muda, agar dapat menjalankan usahanya dengan profesional.

4. Menciptakan ekosistem yang menunjang kolaborasi dan mendukung pertumbuhan kewirausahaan di Jakarta dengan penyediaan co-working space di 5 wilayah kota administrasi, dukungan modal bagi industri kreatif dan seni, dan penyederhanaan izin usaha kecil dan menengah. Memastikan akses bagi wirausaha perempuan untuk permodalan, promosi, dan ekosistem bisnis perempuan. Pasar yang adil bagi tumbuhnya industri dalam negeri harus diciptakan agar ekosistem baru kewirausahaan bisa menyelamatkan perempuan-perempuan.
5. Melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional yang juga melibatkan inspirasi pedagang perempuan, dan upaya penghilangan pungutan liar serta mekanisme pengawasannya.
6. Mendukung pengakuan pekerja informal dalam peraturan daerah, sehingga pekerja informal yang kebanyakan merupakan kaum perempuan memperoleh jaminan kerja layak yang dapat mensejahterakan keluarga.
7. Menyusun program manajemen bisnis bagi masyarakat miskin dan membuka peluang bagi perempuan anggota keluarga miskin untuk memperoleh kesempatan dalam meningkatkan kapasitas melakukan bisnis yang baik.

8. Menstabilkan harga-harga bahan pokok sembako agar bisa terjangkau oleh perenpuan-perempuan miskin kota. Kebijakan pasar murah hendaknya tidak hanya sekali dalam satu tahun.

9. Mendukung perlindungan pekerja sektor informal dengan ikut mendorong pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga di tingkat nasional. Di tingkat propinsi perlu diterbitkan aturan yang melindungi PRT karena banyak perempuan miskin menjadi PRT dan mendapatkan kekerasan.

Program Anies-Sandi

1. Program Kredit Usaha Perempuan Mandiri.
   1. Memperluas akses Kredit Usaha Kelompok Perempuan melalui Bank DKI.
   2. Mengajak PKK untuk mendampingi dan memberi pelatihan untuk perempuan pelaku UKM.
   3. Melatih perempuan pengelola UKM memanfaatkan teknologi informasi dalam mengembangkan usahanya. Misalnya melatih penggunaan aplikasi perdagangan online.
   4. Membantu menghubungkan UKM yang dikelola perempuan dengan produsen, sesama pegadang, distributor dan konsumen.
2. Mengembangkan kemampuan pekerja perempuan lulusan SD-SMP melalui pusat kewirausahaan. Mereka biasanya bekerja sebagai pegawai kontrak dalam jangka pendek. Jadi perlu dipastikan agar nantinya dia tetap bekerja dengan keterampilan yang dimiliki.

3. Memberi kesempatan bagi sanggar atau kegiatan kebudayaan untuk tampil dalam acara yang diadakan pemerintah provinsi.

4. Bekerjasama dengan PKK, mengadakan latihan membuat barang bekas jadi berguna, sekaligus membantu mengendalikan pencemaran lingkungan.

4. Mengatasi kekerasan perempuan

Program Ahok-Djarot

1. Menjaga komitmen untuk terus mengoptimalisasi Perda DKI No. 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan memberikan dukungan penuh bagi P2TP2A, dari segi program dan alokasi anggaran yang memadai, termasuk pengawasan dan evaluasi.
2. Mendukung sepenuhnya upaya advokasi penghapusan kebijakan dan peraturan di wilayah Jakarta yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal.
3. Membangun dan menjalankan sistem keamanan publik seperti sarana transportasi, tempat kerja, dan tempat-tempat umum yang menjamin keamanan bagi perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan dan pelecehan seksual
4. Membuat kebijakan khusus terkait dengan Kekerasan Seksual di wilayah DKI Jakarta yang dapat menjamin masyarakat mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual khususnya perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, dan mengakses layanan hukum yang adil.

5. Menjadi pendorong bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui pendekatan hukum dan pendekatan rekonsiliasi antar masyarakat dan korban pelanggaran HAM masa lalu. Mendukung perawatan tugu memorialisasi kasus 1998 dan kuburan masal di TPU Pondok Ranggon bagi korban 1998 termasuk tetap membebaskan pajak makam.

6. Bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan perangkat pemerintah daerah terkait pemastikan perempuan dan kelompok marjinal memiliki ruang partisipasi penuh dalam proses-proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan penganggaran di wilayah DKI Jakarta.
7. Pemerintah DKI Jakarta membuat peraturan yang memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam struktur lembaga pemerintah DKI Jakarta.
8. Untuk memastikan bahwa kebutuhan setiap kelompok masyarakat terpenuhi sesuai kebutuhannya, pemerintah DKI Jakarta mengaplikasikan Pedoman Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam proses pengganggaran di tiap tingkatan.
9. Meneruskan dan memperbaiki sistem pelaporan Call Center 112 untuk kasus KDRT dan sosialisasi lebih luas lagi ke masyarakat agar semakin banyak perempuan mengetahui fasilitas ini dan bisa menggunakan dengan tepat.

Sebagai catatan, Pemprov Jakarta telah membuat nomer gawat darurat 112 yang berfungsi untuk memberi bantuan siapa saja yang membutuhkan. Termasuk korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, ketika penulis theAsianParent mencoba untuk memanfaatkan layanan ini, setelah menekan tombol 1 sesuai arahan, telepon terputus seketika.

Program Anies-Sandi

1. Optimalisasi kinerja dan efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A).
   1. Memberi subsidi bantuan hukum terhadap kasus kekerasan di rumah tangga maupun komunitas.
   2. Mendirikan 267 Rumah Aman yang dilengkapi dengan Unit Reaksi Cepat dan terhubung dengan aplikasi untuk mempermudah koordinasi dan pengaduan.
      Rumah Aman adalah rumah sementara bagi perempuan korban KDRT. Didirikan untuk memastikan korban terlindungi selama masa pelaporan hingga kasus diselesaikan. Fungsi lainnya juga untuk mempersiapkan korban untuk kembali ke masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan polisi / satpol PP, CCTV dan menambah penerangan pada lokasi keramaian dan rawan kejahatan seperti taman, stasiun, terminal, dan JPO.
3. Pemberian nomor unik bagi setiap transportasi massal untuk mempermudah pengawasan dan identifikasi tindak kekerasan.
4. Mewajibkan setiap kendaraan umum memasang poster/stiker nomor telepon/website pengaduan tindakan kekerasan.
5. Mendorong adanya fasilitas antar jemput malam untuk pekerja perempuan di seluruh instansi pemerintah dan swasta DKI Jakarta.

Program Penanganan Perdagangan Manusia

1. Penanganan perdagangan manusia dengan cara:
   1. Pencegahan. Melalui sosialisasi, melibatkan warga dan aparat dari RT sampai Kecamatan.
   2. Penanganan korban. Memperhatikan proses pemulihan korban, baik fisik, psikis, maupun sosial ekonomi, hingga proses kembali ke keluarga. Caranya dengan mengoptimalkan kinerja dan efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak disingkat (P2TP2A.)
2. Penguatan peraturan (misal Perda atau Pergub), di antaranya untuk mengawasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Jakarta.
3. Memperkuat koordinasi antara P2TP2A, BNP2TKI, Kemensos, dan Kepolisian.
4. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan pemda lainnya, mengingat banyak korban berasal dari luar Jakarta.

Itulah program para kandidat gubernur DKI Jakarta untuk perempuan dan anak. Jabatan gubernur akan diemban selama 5 tahun, kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, keamanan, kesehatan, dan lainnya ditentukan pada hari pemilhan.

Pastikan bahwa calon yang Anda pilih punya program sesuai yang Anda butuhkan. Calon gubernur manakah pilihan Anda?

Sumber: Buku Perempuan badja 2016, Jakarta Maju Bersama.

Baca juga:

10 Pelajaran Parenting ala Ahok, Basuki Tjahaja Purnama