Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok mengguncang jagat dunia maya. Dalam video berdurasi 6 menit, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku geram dengan tata kelola Pertamina yang berpotensi merugikan perusahaan. Lantas, seperti apa fakta Ahok Pertamina yang membuat heboh banyak pihak tersebut?
5 Fakta Ahok Pertamina Menjadi Perhatian
1. Utang Pertamina Tak Sedikit
Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak November 2019 lalu, Ahok menyoroti keputusan bisnis Pertamina yang menurutnya tidak masuk akal. Akibanya, Pertamina harus menanggung utang cukup besar yang ditengarai berkaitan erat dengan akuisisi sumur minyak di luar negeri.
“Sudah ngutang 16 miliar dollar AS, tiap kali otaknya pinjam duit terus, saya sudah kesal ini. Pinjam duit terus, mau akuisisi terus,” demikian ujaran Ahok.
Sebagai informasi, Pertamina terbilang gencar melakukan akuisisi aset blok minyak dan gas di luar negeri yang dinilai mampu menyumbang 33% target produksi sektor hulu dapat tercapai. Langkah akuisisi ini dilakukan untuk mencapai target produksi di atas 1 juta barel oil equivalen per day (BOEPD) pada 2025 dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
Tercatat, Pertamina memiliki blok migas yang tersebar di 12 negara diantaranya Aljazair, Irak, Malaysia, Nigeria, Tanzania, dan Gabon. Padahal, Pertamina seharusnya lebih fokus mengeksplorasi ladang minyak di dalam negeri.
“Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi ini, beli-beli minyak ini.
Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama kalian diemin? Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit,” urai Ahok.
Artikel terkait: 5 Fakta Mutasi Virus Corona D614G, Lebih Bahaya dan Sudah Masuk di Indonesia
2. Permintaan Perum Peruri untuk Proyek Bernilai Tinggi
Tak hanya utang, Ahok blak-blakan dengan sikap Perum Peruri yang meminta dana tinggi agar proyek digitalisasi paperless bisa berjalan. Tak tanggung-tanggung, permintaan dana untuk kelancaran proyek sebesar Rp 500 miliar.
“Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina, itu BUMN juga,” lanjut Ahok. Menurut pria 54 tahun ini, nominal pengadaan proyek sebesar itu membuat Peruri tidak perlu melaksanakan tugas untuk beberapa tahun lamanya.
“Itu sama saja sudah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, jadi ular sanca, jadi ular piton saya bilang. Gak masuk akal seperti ini, Anda Peruri sudah dapat Rp 10 miliar, Rp 20 miliar sudah bagus,” tegas Ahok.
3. Efektivitas Tata Kelola Perusahaan
Praktik tata kelola Pertamina yang tidak efisien tak lepas dari kritikan pedas Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur ini bahkan menyinggung gaji perusahaan migas berpelat merah tersebut yang dinilai tak masuk logika. Fakta pejabat yang masih menerima gaji padahal sudah dicopot dari jabatannya tak pelak membuat Ahok geleng kepala.
“Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih. Masa dicopot gajinya masih sama? Alasannya dia orang lama, harusnya gaji mengikuti jabatan.
Bayangkan mereka bikin gaji pokok gede-gede semua. Orang kerja sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, nggak kerja pun dibayar segitu, gila aja ini. Itu yang kita lagi ubah,” jelas Ahok.
Lebih lanjut, Ahok ingin memperbaiki urutan jabatan direksi dan komisaris yang masih kental dengan lobi politik dan pembagian jabatan.
“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi semua mainnya, lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian.
Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina itu dulu naik pangkat mesti pakai kaya pangkat, Pertamina Reference Level. Orang mesti kerja sampai SVP bisa 20 tahun ke atas, saya potong pokoknya semua mesti lelang terbuka,” tukasnya.
Artikel terkait: 6 Fakta Meninggalnya Sekda DKI Jakarta, Termasuk Pesan Sang Istri
4. Usulan Ahok Bubarkan Kementerian BUMN
Pengelolaan yang jauh dari kata efisien nyatanya sudah dirasakan Ahok setelah dirinya masuk lingkaran BUMN. Bahkan, tanpa sungkan ia mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan Indonesia bisa meniru Singapura.
“Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, Indonesia Incorporation,” tukasnya.
Ia menilai langkah ini bisa membuat BUMN dikelola lebih baik, profesional, dan jauh dari embel-embel politis.
Ahok lantas melakukan gebrakan dengan lelang terbuka jabatan. Cara ini menjadi kunci pembuka agar Indonesia dapat mencetak pekerja jujur untuk disebar di perusahaan BUMN lain selain Pertamina.
“Yang utama adalah jujur karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun tidak mungkin suci. Kita berdoalah supaya di Indonesia itu ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan,” tegas Ahok lagi.
5. Tanggapan Pertamina
Menyikapi kehebohan fakta yang dibeberkan Komisaris Utama, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman angkat bicara. Pihaknya mengakui, mereka menghargai pernyataan Ahok yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan arahan agar Pertamina lebih baik.
Sikap Ahok rupanya mendapat penilaian tersendiri dari pakar politik. Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai, pernyataan Ahok terkait bongkar pasang posisi strategis Pertamina sudah seharusnya didengarkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Pasalnya, praktik titip jabatan bukan barang baru dan sudah diketahui publik.
“Ini sudah lama, tetapi gak ada yang berani membongkar. Jadi narasi dan kritikan Ahok wajib didengar. Ini adalah kritikan agar kedepannya Menteri BUMN jangan lagi mencampuradukkan urusan politik dengan pemilihan direksi di perusahaan BUMN yang selama ini terjadi,” pungkas Ferdy.
Baca juga:
5 Fakta Jack Ma: Puluhan Kali Ditolak Kerja Hingga Jadi Orang Terkaya di Asia